BPK Harus Bertanggung Jawab Lolosnya Tenaga Otsorsing

Jawa Timur, portal nasional – Kasus penerimaan tenaga honorer yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 dan tahun 2016 lolos dari Badan Pemeriksaan Keuangan tidak lepas dari kinerja Soecipto, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Meski pemerintah pusat mengeluarkan aturan dihentikannya penerimaan tenaga otsorsing pada tahun 2015 untuk memberi kesempatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun pada kantor pemerintahan mendapat peluang untuk menjadi CPNS dan menempati posisi PNS terwujud.
R
BPK selayaknya mampu melihat data keuangan anggaran pada maksimal 5 tahun kebelakang karena tenaga honorer yang masuk pada tahun 2015 dan tahun 2016 pencatatannya dilakukan mundur. Dan tidak menutup kemungkinan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Timur terlibat dalam pemalsuan data yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada khususnya.

Menurut sumber yang bisa dipercaya sedikitnya ada 5 tenaga honorer yang masuk di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2016./*