Bongkar Perjanjian Purabaya

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Berlarutnya ketegangan terkait bagi-bagi dana keuntungan yang menyalahi aturan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkuak.

Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Perjanjian yang semestinya tidak dilakukan secara bruto pada pendapatan terminal Purabaya. Akhirnya terkuak setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jaa Timur (BPKP Jatim).

M Taswin Asisten II Pembangunan dan Ekonomi (Pemb Eko) Surabaya menyampaikan, sebenarnya itu merupakan penjanjian tahun 1982 lalu.

“Pembagian hasil harusnya netto mana ada bruto,” kata Taswin. “Berdasar dari BPKP jatim ini, menyatakan pembagian hasil berdasar netto,” tambahnya.

Masih kata Taswin, sebenarnya yang dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo adalah perjanjian bukannya kerja sama. Sinyal dari Pemkab Sidoarjoa yang ditankap oleh Pemkot Surabaya adalah kita dapat apa dari adanya terminal purabaya.

Sedangkan Ira Tursilowati Kepala Bagian (Kabag) Hukum Surabaya memberikan pernyataan yang berbeda dengan Taswin. Bahwa yang dilakukan semalam ini antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo merupakan perjanjian dan bukannya kerja sama.

Adi Sutarwiono Wakil Ketua Komisi A meminta agar permasalahan yang tidak berujung segera dituntaskan. “Untuk tahun 2015 semuanya harus selesai,” tegasnya. “Dan tidak lagi memnggunakan ego sentris,” tambahnya.