Black List Perusahaan Nakal

herlinaSurabaya – Hasil konsultasi Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 08/01/2014 lalu, terkait usulan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang dianggap tidak bisa menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam dokumen dan kontrak proyek fisik (wanprestasi) ternyata mendapat respon positif.

“Sejak awal DPRD koordinasi dengan pengguna anggaran yakni sejakDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan, agar proyek dapat segera dilaksanakan pada awal tahun,” kata Herlina Harsono Nyoto anggota Komisi C.

“Kontrol untuk 1 person memiliki banyak perusahaan perlu diperketat pada saat mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jadi perlu kebijakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ditingkat Pemerintah Kota (Pemkot),” ucapnya.

Herlina juga menjelaskan, untuk harga satuan yang ditawarkan oleh peserta lelang juga harus sesuai dengan harga pasar dan sudah dibuat dan diajukan sebelumnya, sehingga PPKm lebih bisa selektif dalam mengambil keputusan.
“Di SHSD harus mengikuti harga yg berlaku dengan harga pasar setempat, SHSD dibuat 28 hari sebelum proses lelang, yang disusun oleh PPKm, Perlunya kehati-hatian, ketelitian pada saat anwisjing, ketika ada kejanggalan atau penawaran yg masih kurang perlu diomeli pada saat anwisjing, Apabila ada keluhan, LKPP mempunyai Whistle Blower System,” tegasnya.
Terkait sangsi Black list, Herlina mengatakan bahwa ternyata sangsi bisa dikenakan kepada perusahaan sekaligus individu atau personilnya, dengan demikian bisa menghindari terjadinya kepemilikan bendera ganda atau peminjaman yang ternyata pelakunya tetap.
“Soal Blacklist, pada Peraturan Kepala (Perka) LKPP nomor 07 tahun 2011, dan Perka LKPP nomor 12 tahun 2011 bisa dikenakan pada Badan Usaha sekaligus individu yang menangani kontrak perjanjian, dalam hal ini PPKm cukup mengusulkan kepada Kepala SKPD, dan untuk selanjutnya diumumkan dalam daftar hitam dan tidak dapat mengerjakan proyek selama 2 tahun,” jelasnya.