Besaran SPP Dilakukan Melalui Kalkulasi Kebutuhan Operasional Siswa

Saifullah Yusuf (wagub jatim) dan Saiful Rachman (kadispendik jatim)

Saifullah Yusuf (wagub jatim) dan Saiful Rachman (kadispendik jatim)

Jawa Timur, portal nasional –  Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait dengan standar SPP (sumbangan pendanaan pendidikan) pada tingkat SMA/SMK untuk tahun 2017 masih bisa berubah.

Penentuan nominal SPP dihitung sesuai kebutuhan dalam setahun. Semisal untuk jenjang SMA, kebutuhan operasional dalam setahun mencapai Rp 3 juta per siswa, sedangkan setiap siswa mendapat dana BOS sebesar Rp 1,4 juta setahun, maka kekurangan yang mencapai Rp 1,6 juta dilakukan penarikan melalui SPP sekitar Rp 135 ribu per siswa per bulannya.

Untuk jenjang SMK keahlian atau teknik yang SPP nya mencapai Rp 215 ribu per siswa per bulan, perhitungannya yakni kebutuhan siswa teknik mencapai Rp 4 juta per tahun, dikurangi dana BOS Rp 1,4 juta per tahun, maka kekurangan yang mencapai Rp 2,6 juta per tahun tersebut dicukupkan melalui SPP sebesar Rp 215 ribu per siswa per bulan.

Sedang untuk SMK non teknik seperti bisnis dan management, yang diperkirakan anggarannya tidak sebesar SMK teknik, maka SPP nya lebih rendah yakni sekitar Rp 175 ribu per siswa per bulan.

”Pembiayaan SMK teknik lebih banyak untuk pembayaran listrik dan lainnya pada waktu praktik dimana peralatan mesinnya menggunakan arus listrik yang besar. Sedangkan praktik SMK non teknik hampir sama dengan praktik SMA, membutuhkan tabel data dikomputer,” kata Saiful Rachman.

Sistem pembayaran SPP akan dilakukan secara online, yaitu melalui Bank Jatim. Ini dilakukan agar pengelolaan keuangan pendidikan lebih transparan disamping memudahkan orang tua melakukan pembayaran SPP.

”Januari kemarin sistem pembayaran SPP masih dilakukan secara manual di masing-masing sekolah dan pihak bank mendatangi sekolah. untuk pembayaran SPP secara serempak dilakukan pada bulan Februari ini,” jelas Saiful Rachman.

”Nanti akan dirapatkan lagi dengan komite sekolah. Standar yang dipakai sesuai SE (surat edaran) Gubernur Jawa Timur. Tapi itu bisa naik, juga bisa turun dan tidak boleh terlalu jauh. Mungkin hanya pembulatan angka saja,” terang Saiful Rachman./*