Bersifat Core Bisnis, Sekolah Bisa Ajukan Pinjaman Untuk Dana Tambahan BULD Ataupun Datangkan Investor

Saiful Rachman kadispendik prov jatim

Saiful Rachman kadispendik prov jatim

Jawa Timur, portal nasional – Beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dijadikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sempat menyampaikan usulan agar mendapat tambahan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini digunakan untuk memulai usaha yang berpotensi dan sekolah beharap bisa menambah serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.
Karena BLUD pada SMK prinsipnya adalah pemberdayaan potensi yang ada di sekitar sekolah itu sendiri.

Contoh pada perhotelan dimana segala pemasukan dari usaha perhotelan itu yang akan dikelola.

Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Provinsi Jawa Timur, mengatakan, bahwa pemerintah provnsi tidak akan memberikan penyertaan modal untuk memulai unit bisnis pada SMK BLUD ini.

Namun, jika memang sekolah kesulitan mengembangkan status BLUD, sekolah bisa melakukan pinjaman ke bank. Hal itu jika implementasi BLUD telah berjalan dan memiliki status hukum yang kuat.

‚ÄúTapi dalam satu SMK itu kan tidak hanya satu sektor bisnis saja. Tapi ada beberapa sektor yang bisa dikembangkan,‚ÄĚ jelas Saiful Rachman.

Tidak hanya pinjaman, sekolah juga bisa menarik investor swasta untuk melakukan kerjasama. Dengan catatan, kerjasama itu jelas dengan perjanjian kontrak.
Menurut Saiful Rachman, kepala SMK BLUD harus inovatif dan komunikatif dalam membangun jaringan.

Sedangkan Hudiono, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan, implementasi SMK BLUD didukung dengan tujuh jenis perundang-undangan. Saat ini, langkah yang tengah dilakukan adalah tata kelola keuangan dan standar pelayanan minimal.

‚ÄúPerlu dipahami, bahwa sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjadi BLUD adalah sekolah-sekolah yang sudah siap untuk membangun core bisnis,‚ÄĚ jelas Hudiono.

Untuk meningkatkan daya saing SMK berstatus BLUD ini dapat dilakukan sejumlah layanan. Di antaranya adalah public goods, yakni seluruh pelayanan dibiayai APBD.

“Public goods merupakan pelayanan yang dibiayai dari jasa hasil pelayanan. Memang perlu ada kolaborasi antara hasil jasa didukung dengan APBD provinsi,‚ÄĚ ungkap Hudiono./*