Berpotensi Ada Kerugian Negara

Gula Ratifikasi

Gula Ratifikasi

Jakarta – Fakta mengejutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hasil kajian pada tata niaga terutama impor gula selama tahun 2014 lalu.

KPK mendapati, untuk pengawasan peredaran gula rafinasi yang berpotensi menciptakan celah dengan mengajukan impor gula mentah setiap tahunnya serta mengakibatkan kerugian bagi para petani di Indonesia.

Untuk itu, KPK memanggil beberapa pembantu Presiden diantaranya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian (Eko), Menteri Perindustrian (Mendus) bahkan juga Menteri Perdagangan (Mendag).

Pemanggilan tersebut terkait menganggarkan dana melalui Kementerian Pertanian (Kemenpertan) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp (rupiah) 16,9 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran (APBNP TA) 2015.

Seperti yang disampaikan Priharsa Nugraha Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi KPK, apabila tidak dikelola dengan baik maka berpotensi merugikan negara.