Berpeluang Ambil Alih KBS

Singky

Singky Soewadji

Surabaya РPerusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) berpeluang mengelola Kebun Binatang Surabaya.

Seperti yang disampaikan Singky Soewadji merupakan pengamat satwa. Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS).

Hal tersebut tidak menghalangi kesempatan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengelola KBS.

Masih kata Singky, izin Lahan Konservasi (LK) tidak ada korelasinya dengan pengelolaan di KBS.

Kegunaan izin LK hanya berlaku saat pertukaran satwa antar lembaga konservasi.

Masih kata Singky, mengenai keputusan MA yang mengabulkan gugatan PTFSS, jika kebijakan tersebut sudah tepat.

Sebab yang mengajukan izin LK pada waktu itu adalah PTFSS bukan Pemkot Surabaya.

Kala itu, dicabutnya izin LK karena ada kemelut di KBS. Seiring berjalanya waktu, izin konservasi itu kembali diterbitkan pada saat kebun binatang dikelolah oleh PDTS KBS.

“Kalau kemudian digugat dan kemudian menang, menurut saya itu sah,” tambahnya.

“Tapi itu justru menguntungkan Pemkot Surabaya dalam hal ini PDTS KBS, karena tidak ada ranah abu-abu lagi,” terangnya.

Singky mengatakan, baik Pemkot Surabaya maupun PTFSS bisa mengajukan izin LK kembali mulai dari awal. Di sanalah peluang Pemkot mengambil alih KBS sangat terbuka lebar.

Mengacu pada ketentuan yang ada, salah satu syarat terbitnya izin lahan konservasi terkait kepemilikan lahan.

Dalam hal ini Pemkot diuntungkan karena lahan KBS itu milik Pemkot Surabaya.

“PTFSS bisa mengajukan, tapi kan ada syaratnya seperti lahan dan sebagainya,” ungkapnya.

“Lahan itu milik Pemkot, jadi PTFSS tidak bisa mengajukan untuk lahan yang sama,” tuturnya.