Berebut Roti Basah “Terminal Bungurasih”

Terminal Bungurasih

Terminal Bungurasih

Surabaya – Pembahasan bagi hasil Terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, kembali dilanjutkan.

Hendro Gunawan selaku Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya menyampaikan, ada poin penting yang dicapai dalam pembahasan tersebut.

Hendro menambahkan, secara prinsip Pemkab Sidoarjo mendukung rencana peninjauan pada perubahan kontrak kerja untuk Terminal Purabaya.

Bahkan dari pertemuan itu telah disepakati untuk bagi hasil Terminal Bungurasih nantinya berdasarkan bruto bukan netto seperti sebelumnya.

“Sekarang kita lagi menghitung prosentase yang profesional itu berapa,” ungkap Hendro. “Tentunya kita lebih besar,” cetusnya.

Sebelumnya, M Taswin Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan (Eko Pemb) Surabaya, secara tegas menolak wacana tersebut.

“Saya pastikan, dibelahan dunia manapun tidak akan ditemui bagi hasil dilakukan secara bruto,” terangnya. “Kalaupun mereka tidak percaya, Sidoarjo bisa kirimkan tim audit ke Surabaya, sepertinya, Sidoarjo kan tidak percaya dengan kita,” tegasnya.

Menurut M Taswin, kengototan Pemkab Sidoarjo itu perlu dipertanyakan. Terutama terkait dasar hukum yang digunakan. “Kalau sekarang, saya melihatnya awur-awuran, coba ditanya apa dasar Pemkab Sidoarjo meminta bagian bruto seperti sekarang,” jelasnya.

Berdasar hasil konsultasi yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan salah seorang tenaga ahli dari Universitas Airlangga (Unair), secara tegas dinyatakan bahwa bagi hasil bruto itu itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan telah melanggar sistem administrasi.

Penjelasan yang diberikan pakar pada Pemkot Surabaya, seharusnya pendapatan yang dihasilkan dikurangi terlebih dahulu untuk biaya operasional. Kemudian, keuntungan yang didapat baru dibagi oleh kedua belah pihak.