Berebut Kursi Pansus Raperda

DPRDSurabaya – Kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum nuga dijalankan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan restrukturisasi SKPD sudah harus disahkan maksimal pada bulan 12/2016 mendatang.

Saat ini pemkot Surabaya masih berkutat untuk mencoba meminta pengecualian Kemendagri agar tidak melakukan restrukturisasi sesuai dengan Unndang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan PP nomor 18 tahun 2016.

Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, sampai saat ini mengaku belum menerima draft Raperda Restrukturisasi SKPD tersebut.

“Kita masih konsultasi saja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memang ada banyak hal yang harus dijelaskan,” kata Herlina.

Dalam PP nomor 18 tahun 2016 pasal 124 ketentuan Penutup ditegaskan Perda OPD dan kepala unit kerja perangkat daerah harus diselesaikan paling lambat 6 bulan sejak PP tersebut diundangkan.

Sebagai catatan PP nomor 18 tahun 2016 yang merupakan salah satu perangkat pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 diundangkan pemerintah pada bulan 06/2016.

Fatkur Rahman anggota Komisi A mengatakan, mengakui waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan Peraturan Daerah Organisasi dan Perangkat Daerah (Perda OPD) sangat mepet dengan deadline peraturan pemerintah.

Masih kata fatkur, Perda OPD akan sangat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2017 karena nomenkelatur anggaran dipastikan bakal berbeda.

Informasi yang digali, terlambatnya pengajuan Raperda OPD ada kaitannya dengan perebutan kursi ketua Panitia Khusus (Pansus) mengingat sangat strategisnya Raperda ini.