Berdalih Kekurangan Pasukan

A 14- RHU JL KEDUNGSARI 2ASurabaya – Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mulai terungkap saat dengar pendapat di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bagian Hukum maupun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) serta juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menyampaikan sejumlah rumah karaoke telah mendapat rekomendasi untuk ditutup.

“Kita telah merekomendasi 7 Rumah Hiburan Umum (RHU) yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), diantaranya yang paling lama sejak bulan Maret lalu,” kata Wiwik Widayati Kadisbudpar Surabaya.

“Apakah ada batasan waktu setelah rekomendasi itu diberikan oleh Disbudpar untuk ditertibkan, terus terang kita mempertanyakan bagaimana prosedurnya karena sampai saat ini hasil pantauan masih banyak yang beroperasi,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A.

Anugrah Ariadi Wakil Ketua Komisi A mengatakan, dari hasil temuan dibeberapa RHU ternyata masih tetap beroperasi meskpun sudah mendapat tanda segel dari Satpol PP dan Bagian Lingkungan Hidup (BLH).

Salah satunya adalah mempertanyakan penutupan Kafe Grand yang sempat disegel sebanyak tiga kaki. Padahal, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2012 dan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 64 tahun 2014 hanya diberikan peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir disegel.

Perwakilan dari Satpol PP Surabaya enggan menanggapi cercahan pertanyaan yang ditujukan. Bahkan beralasan kekurangan pasukan.