Beli Tanah Pemkot, 100 Persen

Herlina Harsono Njoto

Herlina Harsono Njoto

Surabaya – Realisasi pelepasan surat ijo yang diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Rupanya tidak semudah yang dibayangkan.

Sebelumnya pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang pelepasan aset milik Pemot Surabaya. Masyarakat yang menempati lahan surat ijo akan dilepas tidak lebih dari 100 persen pada pembelian lahan.

Sulitnya pelepasan tersebut disebabkan pihak masyarakat merasa keberatan dengan pembelian 100 persen. Sedangkan pada sisi lain dari Pemkot sendiri bahwa lahan yang telah diklaim oleh Pemkot Surabaya ternyata tidak memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah.

“Untuk membeli lahan yang ditempati, artinya lahan surat ijo tersebut, maka warga harus membayar ganti rugi atas aset milik dari pemkot surabaya, sebesar 100 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari bangunan yang ada,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Masyarakat sendiri juga harus proaktif,” tambahnya. “Bagaimana halnya ketika masyarakat tidak mampu membeli lahan yang ditempati, jangan sampai akhirnya karena tidak mampu membayar harga NJOP, akhirnya mereka terusir,” ungkapnya.

Herlina menambahkan, ada pilihan bagi masyarakat yang menempati lahan surat ijo untuk menyewa lahan tersebut. “Tapi menyewa bukan berarti dimiliki, jadi tetap dengan sewa Ijin Penempatan Tanah (IPT),” terang Herlina.

“Ini membutuhkan kejelian dan transparansi, jangan sampai timbul semacam broker-broker bagi mereka yang memiliki uang untuk membeli lahan yang masyarakat sendiri belum mampu,” jelasnya.

“Dalam Perda tersebut dituangkan dalam salah satu pasal, yang bisa membeli lahan tersebut adalah yang metinggal disana yang sesuai dengan IPT, yang dilepas ke masyarakat seluas 250 m2,” pungkasnya.