Belasan Perusahaan Ilegal Mangkir

Sudirjo

Sudirjo

Surabaya – Agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mendapat kritikan dari kalangan legislator.

Sudirjo anggota komisi C bidang Pembangunan (Pemb) meminta kepada Walikota agar memberikan kewibaan terkait belasan perusahaan di kawasan Jalan Mastrip yang masih berstatus illegal.

“Agar supaya ibu Walikota tetap harum namanya, kami meminta agar Ibu memberikan kewibawaan kepada jajaran dibawahnya,” katanya.

“Karena beberapa pengusaha yang dicurigai tempat usahanya tidak berijin, berani mangkir dari undangan dewan meskipun telah diperingatkan dan dipanggil oleh Sauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,” tambahnya.

“Saya tidak menuding jika Walikota melindungi mereka, kalau itu saya lakukan sama dengan menjustifikasi tanpa bukti,” ungkapnya.

“Tetapi paling tidak sekarang Walikota mengerti soal itu, karena kami masih mengira jika kepala daerah belum tahu atau belum mendapatkan laporan terkait hal itu, untuk itu kami sampaikan langsung ke beliau,” jelasnya.

Sudirjo menambahkan, Komisi C telah 3 kali mengundang belasan perusahaan tersebut yang disinyalir tak berijin. Bahkan kasusnya berlarut-larut sampai 6 bulan lebih. Apalagi ada perubahan peruntukan dari gudang menjadi pabrik.

Beberapa perusahan tersebut diantaranya:
1. PT Sarimas Permai
2. PT Hilon
3. PT Alam Jaya Prima Nusa
4. PT Candi Mas
5. PT Bisma 1
6. PT Bisma 2
7. PT Siantar Maju
8. PT Cipta Alam Permai
9. PT Wahana Lestari
10. PT Suparma
11. PT Warugunung
12. PT Spindo
13. PT Kedawung Setra
14. PT Sekawan Inti Plast
15. PT Duta Cipta Permai
16. PT Bina Ilmu
17. PT Kemasan Lestari
18. PT Laban Raya Cakrawala