Beberapa Poin Jadi Perhatian

bpk Jakarta – Akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serahkan laporan audit kesiapan pemerintah untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak kepada pimpinan legislator pusat.

Seperti yang disampaikan Ketua BPK Hari Azhar Azis Ketua BPK. Sudah sesuai kesepakatan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta juga Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria DPR RI.

BPK melakukan PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Ada beberapa temuan yang menjadi perhatian secara khusus diantaranya.

Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan,
Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan.

Tidak hanya itu, rekening hibah pilkada serentak tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan, perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya.

Bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan.

Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai, Mahkamah Konstitusi (MK) belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2015.

Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam Peraturan (P) KPU nomor 2 tahun 2015, pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan.