Bawas PD Pasar Tidak Bernyali

dtcSurabaya – Pedagang pada pasar tradisional yang ada di bawah mall Darmo Treate Center (DTC) menjadi resah sejak adanya perlakuan yang merugikan dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Dalam dengar pendapat di Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, antara pedagang tradisional dengan PD Pasar Surya dan Perusahaan Listrik Negara Wilayah (PLN Wil) Surabaya Selatan.

Husen perwakilan dari pedagang pasar DTC menyapikan, saat ini pedagang merasa keberatan dengan beban tarif listrik yang diibebankan pada mereka. Tidak hanya beban listrik, juga tempat bongkar muat yang berubah fungsi menjadi tempat parkir.

“Berdasar Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 Tahun 2008, untuk perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya, dan Bawas tidak pernah ada di kantor,” tambah Husen.

“Laporan pedagang sudah disampaikan ke bawas, anggota Bawas bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi gak harus setiap hari ada di kantor,” kata Sapi’i anggota Bawas PD Pasar Surya.

“Pasar itu harus dibuat nyaman, Direktur itu tidak boleh seenaknya menaikkan tarif sendiri,” kata Erwin Tjahyuadi anggota Komisi B. “Jangan percaya sama anak buah, harus turun ke lokasi biar tahu yang sebenarnya,” tambahnya.

“Jangan dikira anggota DPRD tidak pernah ke pasar,” kata Ahmad Zakaria anggota Komisi B. “Banjir,” singkatnya.

Hal senada juga diungkapkan Binti Rohmah anggota Komisi B. “Tempat bongkar muat sudah menjadi berubah fungsi, bahkan ada pedagang yang marah-marah yang karena tidak tempatnya,” terangnya.

Sedangkan Mazlan Mansur ketua Komisi B mengungkapkan, bila tidak ada ketegasan di dalam PD Pasar Surya akan menjadi seperti hutan rimba.

Zandi Feriyansa Direktur Teknik PD Pasar Surya menjelaskan, mengenai beban listrik pada perdagang tradisional penerangan lorong juga dibebankan. “Dengan perhitungan beban listrik ditambah 25 persen,” ungkap Feri.

Riyanto perwakilan PLN Wil Surabaya Selatan mengatakan, untuk tari listrik merupakan kebijakan pusat. “Mengenai pemisahan beban tarif listrik juga tidak ada perbedaan dengan yang menjadi satu,” paparnya.

Masih kata Riyanto, untuk pemasangan listrik harus 1 nama dalam 1 persil. “Mengenai usulan tersebut sangat tidak diperbolehkan,” terangnya.