Batal, Bahas Bagi Hasil Purabaya

Bahas Bagi Hasil Batal

Bahas Bagi Hasil Batal

Surabaya – Agenda Dengar Pendapat yang digelar Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terkait bagi hasil antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hanya berlangsung singkat.

“Kita tidak bisa masuk ke skema bagi hasil ini, karena pak Eddy Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya yang seharusnya dapat menjelaskan tentang draft pembagian hasil ini justru malah tidak hadir, ini harus menunggu paparan dari Dishub,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A DPRD Surabaya.

Masih kata Herlina, jika pembahasan ini tidak segera diselesaikan, takutnya nanti malah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin banyak merugi. Sebab, diketahui terminal Purabaya adalah lahan milik aset Pemkot Surabaya, yang memang hanya berdiri di wilayah Sidoarjo.

“Kami akan agendakan kembali, kalau nggak hari Kamis, ya Jumat, yang penting Dishub harus hadir dan sudah mempersiapkan lebih matang tentang skemanya, agar kami tahu bagaimana bentuk kerjasama sebelumnya yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo,” tambahnya.

“Saya heran, ini lahannya Surabaya, memang yang bertempatan di wilayah Sidoarjo, tapi kenapa ada bagi hasil, Sidoarjo tidak menanamkan usaha apapun di terminal itu,” kata Anugerah Ariadi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

“Ini harus ditinjau ulanglah jangan ada kontrak apapun antara Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Sidoarjo, karena kalau itu terjadi Surabaya sendiri yang rugi,” ungkapnya

Imron Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Pemkot Surabaya menginginkan, kalau bisa tahun depan masalah bagi hasil ini diperkirakan sudah dapat diselesaikan.

Sebab, jika masalah ini sampai berlarut-larut maka Pemkot akan melakukan pembayaran sesuai perjanjian sebelumnya yakni 70 persen untuk Surabaya dan 30 persen untuk Sidoarjo.

“Kalau ini nanti tidak segera diselesaikan, kita akan tetap membayar sesuai perjanjian yang dilakukan sebelumnya, sekitar Rp 1,6 milyar yang harus dibayarkan kepada pemerintah Sidoarjo,” pungkasnya.