Bappeko Akui Sudah Ada Ijin

komisi cSurabaya – Dihadapan Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.
Gede Dwija Wardhana Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunana Kota (Kabid Sapras Bappeko) Surabaya mengatakan, keberadaan petikemas saat ini dari segi kapasitas sangat tidak memadai lagi, sehingga dikembangkan.

“Untuk rencana yang ada di Teluk lamonng sesuai dengan Rencana Tata Ruang WIlayah (RTRW) Surabaya nomor 12 tahun 2014, sudah diakomodasi,” ungkapnya.

“Kita sudah sampaikan kepada Pelindo, itu harus singkron dengan RTRW Surabaya, dan total lahan sekitar 500 ribu hektar (Ha), itu sesua dengan RTRW, dan saat ini penggunaan masih sekitar 50 Ha,” terangnya.

Ketika disinggung bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah surabaya seperti yang disampaikan Vinsensius anggota Komisi C.

Dwija membenarkan hal tersebut. “Itu wilayah reklamasi, dan sudah kita arahkan, memang kita mempertegas mengenai aturan yang harus diikuti, dan itu sudah mendapat ijin dari kementerian,” paparnya.

“Minimal jarak dari pantai 200 meter, juga kita arahkan melakukan pengerukan karena ada 6 muara sungai yang mengarah ke Teluk Lamong, juga dilakukan pemeliharaan,” urai Dwija.

Masih kata Dwija, mengenai akses jalan yang dari Teluk Lamong harus berupa jembatan. “karena mengakomodasai lalu lintas para nelayan, yang melintas dari greges ataupun kali anak, ” katanya.

“Sebagai konsekuensi dari pembangunan, ini sudah diresmikan, kita melihat ini bila tidak diantisipasi tentunya akan membebani jalan regional, jalan provinsi maupun jalan nasional,” terangnya.

“Kalau kita melihat tidak membuka kases yang baru, permasalahan ini akan semakin rumit, disatu sisi bagus memang untuk pengembangan kota, tapi kalau akes transportasinya tidak dipikirkan tentu akan menjadi masalah bagi masyarakat, terutama akses jalan Kali Anak akan semakin padat, bahkan beban yang semakin berat,” paparnya.

“Kita minta ke dalam RTRW, teluk lamong terintregasi ke tol Romo Kalisari supaya tidak melintasi masuk kota, dan untuk menghindari simpangan yang sebidang, dan kita sudah punya MuO dan Pelindo III komit dengan itu, yang ditanda tangani pada bulan 05/2015 lalu,” pungkasnya.