Bappeko Akar Masalahnya

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2015. Membuat kalangan legislator surabaya kebakaran jenggot. Bahkan menganggap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mampu merealisasikan seluruh program yang telah diajukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Saat Tri Rismaharini (Risma) masih memegang kendali pemerintahan. Serapan terbesar APBD Surabaya adalah belanja daerah yang mencapai 50 persen dari total seluruh nilai APBD. Salah satunya adalah besarnya biaya untuk proyek fisik utamanya sejumlah proyek infrastuktur.

Syaifuddin Zuhri ketua Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menuding bahwa biang semua keterlambatan dan rendahnya serapan berpangkal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya yang tidak mampu membuat inovasi baru dalam program anggaran APBD tahunan.

“Harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung jadwall waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak terkesan ada penyandraan anggaran,” kata Zuhri.

“Dan Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan kasus soal penyerapan sebelumnya, apalagi terjadi bertahun-tahun,” tegasnya.

Masih kata Zuhri, jika memang bidang perencanaan dianggap sebagai sub pekerjaan yang menghambat penyerapan. Maka seharusnya sudah masuk dalam program Rancangan (R) APBD tahun sebelumnya yang dilakukan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebagai persiapan APBD tahun berikutnya. Dengan demikian proses lelang bisa lebih awal dan pelaksanaan bisa tepat waktu, sehingga penyerapannya sesuai target.

Zuhri menilai ternyata tidak sedikit SKPD yang tidak punya kemampuan untuk membuat program terhadap dirinya sendiri. Sehingga lebih menyerahkan semuanya kepada Bappeko.

Dampaknya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan dengan alasan batas maksimalnya tidak mencukupi.