Bantuan Hukum Untuk Gakin

Pertiwi Ayu Khrisna

Pertiwi Ayu Khrisna

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya berupa Bantuan Hukum Warga Miskin (Gakin).

Pertiwi Ayu Khrisna Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) mengatakan, bantuan hukum akan diberikan pada gakin yang tersandung kasus hukum.

“Ya ini upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melindungi warga tidak mampu jika teroubat masalah hukum,” kata Ayu.

Pemberian bantuan hukum pada gakin sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) tahun 2016 tentang bantuan gakin di pasal 4 terkait masalah sistemnya. Sedangkan pasal 19 terkait masalah rancangannya.

“Pansus sudah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat (pempus),” tambahnya. “Di beberapa daerah di Indonesia sydah ada yang menerapkan hal tersebut,” tuturnya.

“Seperti yang dianggarkan di daerah lain yakni 8 juta bantuan anggaran pendampingan hukum sampai selesai kasus hukumnya,” ungkap Ayu sambil memberikan contoh dari daerah lain.

Masih kata Ayu,  tidak semua pemberian bantuan hukum akan diberikan pada warga miskin.

“Diantaranya bantuan hukun yang diberikan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual pada anak dan terkait sengketa tanah,” jelasnya.

Bagi warga kurang mampu terlebih dahulu menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan,” urainya.

Ayu menyampaikan, ada 8 Lembaga Bantuan Hukun (LBH) yang terverifikasi di pusat yang akan membantu warga kurang mampu mulai pendampingan hukum sampai kasusnya selesai.

“Ya, bantuan itu akan diberikan mulai dari pendampingan hukum sampai kasus hukumnya selesai, tanpa dimintai biaya satu rupiahpun, karena akan dibiaya oleh Pemkot lewat APBD,” pungkasnya.