Baktiono Minta Walikota Harus tepati Janji

M Machmud

M Machmud

Surabaya – Rencana penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memunculkan permasalahan baru, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya juga angkat bicara.

M Machmud Ketua DPRD Surabaya mengatakan, para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari ini diperlakukan baik seperti pemberian pesangon atau modal kerja. Saat Pedagang Kaki Lima (PKL) direlokasi tidak pernah diberi pesangon atau modal kerja.

Meski sebagian besar penghuni Dolly bukan warga Surabaya, tapi pesangon diberikan kepada semua penghuni tanpa terkecuali. “Kalau ditanya kendala dalam penutupan ya pasti ada, kalau tidak ada kendala pasti sudah ditutup sejak dulu,” katanya.

“Sekarang Dolly ditutup pelan-pelan, enggak tahu tutupnya kapan, tapi yang pasti, Pemkot sudah aksi, kalau kota lain baru wacana, kalau target penutupan kapan itu hanya soal sistem kerja saja, patut dicatat, penutupan tidak hanya saat bulan ramadhan, tapi seterusnya,” jelasnya.

Baktiono

Baktiono

Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya menyampaikan, terkait dengan penutupan lokalisasi-lokalisasi yang ada di Surabaya, Walikota harus mewujudkan dahulu janji-janjinya.

“Semua sepakat semua lokalisasi ditutup, tapi coba dilihat disana itu, sudah terjadi perputaran perekonomian untuk warga daerah sana, dan itu harus dipikirkan,” tambahnya.

“Termasuk apa yang disampaikan walikota itu bagus, akan membangun area perdagangan, pasar, rumah kreatif, dan juga area perekonomian disana, ini yang harus diwujudkan dahulu sebelum menutup area lokalisasi,” tegasnya.

“Menutup lokalisasi itu gampang, karena 90 persen berasal dari luar kota, dipulangkan selesai, tapi bagaimana kehidupan warga yang ada disana selanjutnya, dampak selama ini yang sudah ditutup, kremil, tambak asri, sampai saat ini warganya masih protes,” papar Baktiono.

“Karena apa yang diusulkan walikota belum berhasil, dan saat ini timbul juga modus yang lain, yaitu karaoke, rumah music, tapi di dalamnya seperti apa, walikota bersama dengan SKPD yang tidak tahu, saya kuatir terjadi modus-modus baru,¬† terkait lokalisasi terselubung itu yang berbahaya,” bebernya.

“Apa yang disampaikan walikota ini belum disampaikan kajian akademisnya, studi kelayakannya, juga ada beberapa waktu itu, dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi (PT), menyampaikan ke DPRD Surabaya,” ungkapnya.

Mereka membantu untuk penutupan itu, mereka sampai saat ini juga tidak dilibatkan secara aktif, dalam penutupan ini walikota tidak boleh sendiri, tapi kenyataannya dampak tidak dipikirkan,” sesalnya.

“Walikota harus mewujudkan dahulu janjinya, setelah itu mereka akan tutup dengan sendirinya, seperti di klakah rejo sememi itu gagal walikota menutup lokalisasi,” jelasnya.

“Apa lagi di lokalisasi dolly, mengenai anggaran semua itu dari kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), kalau dari Pemkot itu untuk pendidikan dan pelatihan,” pungkasnya.