Baktiono Emosi, Dengar Pendapat Batal

Dengar Pendapat Berubah Memanas

Dengar Pendapat Berubah Memanas

Surabaya – Penghentian program kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin (Maskin) mulai tanggal 01/10/2014 lalu mendapat reaksi dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Undangan yang sudah disampaikan dengan agenda dengar pendapat pada ruang Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya berubah memanas.

Semua itu berakar dari tidak hadirnya Hendro Gunawan sebagai Sekretaris (Sek) Kota Surabaya. Sehingga membuat marah Baktiono salah satu legislatif surabaya.

“Saya minta kepada pimpinan rapat agar rapat ini ditunda, sampai Sek Kota hadir disini,” tegasnya. “Percuma kalau yang hadir cuma diwakilkan, nggak akan bisa memberikan keputusan apa-apa,” teriaknya.

Baktiono beranggapan, tidak hadirnnya Sek Kota dalam dengar pendapat sama saja melecehkan anggota legislatif DPRD Surabaya.

“Jangan mentang-mentang dia ditingkat eksekutif jabatannya paling tinggi bisa seenaknya, dia harus mampu menjelaskan isi pesan singkat yang diberikan kepada kami agar kami bisa mendapat kejelasan,” terangnya.

“Saya minta SKM (Surat Keterangan Miskin) dan SKTM tetap diberlakukan, karena ini menyangkut nasib banyak orang, pemerintah harus memperhatikan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

“Semua masyarakat banyak yang cukup belum tahu, bahkan, sebagaian dari anggota DPRD juga ada yang tidak tahu,” tanya Fatkur Rohman yang juga anggota legislatif surabaya. “Nantinya, apakah cukup pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja masih bisa dilayani ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan apa perlu ada kebijakan transisi agar warga mengetahui,” ucapnya.

Eko Harianto Asisten IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Surabaya mengungkapkan, kami memang masih memveriifikasi data. Sebab, data ini berfungsi untuk mengetahui apakah surat BPJS ini sesuai target yang ditentukan atau tidak.

Jika tidak sesuai target maka apabila ada warga yang ternyata mampu, tapi mendapat BPJS pemkot akan langsung mencabutnya.

“Kami mulai mendata dari data keluarga miskin, serta data dari SKM yang sudah diterbitkan oleh lurah, dan juga dari data Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lama, dan untuk sementara berdasarkan data, yang sudah masuk ke BPJS sebanyak 274.605 jiwa, dan itu masih ada kuota sebesar 17 ribu,” terangnya.