Bagi Hasil Purabaya Tanpa Dasar Hukum

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Bagi hasil pendapatan dari terminal purabaya di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memanas.

Cercahan pertanyaan dari legislatif surabaya yang ditujukan pada perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkelanjutan.

Eddy Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mengatakan, pendapatan terminal purabaya lebih banyak ruginya. “Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012 minus, hanya tahun 2007 kita ada plus 46 juta, tahun 2012 plus 527 juta, juga 201 plus 21 juta,” tambahnya.

Masih kata Eddy, pegawai disana ada sekitar 300. “Untuk biayai mereka saja nilainya juga tidak sedikit,” terangnya.

“Purabaya itu miliki kita, tapi kenapa bagi hasil apa landasan hukumnya,” tanya Riswanto anggota Komisi A. “Ada sejarah apa, bisa memunculkan kesepakatan itu,” tambah Lutfhyah yang juga anggota Komisi A.

Sedangkan Ira Trusilowati Kepala Bagian (Kabag) Hukum Surabaya menyampaikan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. “Dan itu telah ada dalam perjanjian kerja sama, dan itu sudah sah,” tambahnya.

Ketika disinggung tentang hukum legalitas atas pembagian pendapatan bruto terminal purabaya, mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, Kabag Hukum Surabaya tidak bersuara.