Aturan Baru, Menyusahkan Rakyat

BPJS

BPJS

Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 04 Tahun 2014 tentang pelayanan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterapkan sejak tanggal 01/11/2014 alau, semakin memberatkan masyarakat.

Sebab, peraturan tersebut sangat memberatkan dengan tidak diimbanginya pelayanan pada Rumah Sakit (RS) yang lebih baik.

“Kenyataanya pelayanan dari RS sendiri sangat buruk, bahkan rujukannya kurang tepat, diantaranya yang rata-rata kelas 3, kalau tidak muat, secara otomatis ditampung kelas 2, masa harus dewan sendiri yang turun,” ucapnya.

Budi menambahkan, dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) masih banyak masyarakat yang belum tercover oleh BPJS. Seharusnya bapemas terjun langsung untuk meneliti lebih dalam siapa saja yang hingga saat ini belum tercover.

Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menjelaskan, pengaktifkan kartu BPJS untuk menunggu selama 7 hari memang adalah peraturan dari BPJS pusat.

“Jadi kalau peserta BPJS, sekarang harus menunggu selama 7 hari dulu baru bisa menggunakan kartu itu, jadi kalau misalnya sakit sebelum kartu itu aktif, ya, belum bisa digunakan,” ujarnya.

“Nanti persoalan ini akan kami usulkan kepada pusat, dan langsung ke Presiden untuk tidak menunggu jedah waktu selama 1 minggu,” terangnya.

“Karena itu memang dirasa masyarakat sangat keberatan. Makanya kami nanti akan berusaha meminta agar peraturan tersebut dihapus,” pungkasnya.