APBD Tidak Akan Dibahas Tanpa Perwali ODP

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2017 akan tersendat. Semua itu akibat belum ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perwali OPD) sebagai petunjuk lanjutan dari Peraturan Daerah (Perda) OPD.

“Perwali OPD harus segera dikeluarkan oleh Walikota,” kata masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Sebab ini menyangkut mata anggaran yang harus ada dalam pembahasan APBD TA 2017,” tambahnya. “Tanpa itu tidak mungkin ada pembahasan karena tidak ada dasar,” ungkapnya.

Masih kata Masduki, dalam Perwali OPD mestinya menetapkan bagian-bagian perangkat daerah yang sudah ditetapkan dalam Perda OPD.

“Perwali ODP itu mengatur perangkat sampai tingkat bagian , seksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkapnya.

“Ini merupakan gambaran dan penetapan nomenklatur dalam APBD, jadi tanpa Perwali ODP tidak akan bisa dibahas anggarannya,” paparnya.

Masduki menyampaikan, sampai saat ini pihak Badan Musyawarah (Banmus) sudah menerima dan menetapkan waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD TA 2017.

Dirinya mengungkapkan, pihak Panitia Khusus (Pansus) yang terbentuk akan melakukan pembahasan dan diperkirakan KUAPPAS baru bisa disahkan pada tanggal 25/11/2017 mendatang.

Dalam penyampaikan yang diungkapkan Masduki, pembahasan Rancangan (R) APBD 2017 akan dimulai pada awal bulan Desemeber.

Semua itu tergantung pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secepat apa menyerahkan draf RAPBD 2017 dan mengesahkan Perwali ODP.