Anggap Moratorium Tidak Efektif

Mazlan Mansur dan Ayub Basalamah

Mazlan Mansur dan Ayub Basalamah

Surabaya – Ayub Basalamah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyampaikan, wacana moratorium tenaga kerja indonesia ke Malaysia tidak efektif.

Masih kata Ayib, tanpa adanya moratorium, faktanya masih banyak TKI yang berangkat tanpa melalui prosedur yang benar.

“Menurut data di sistem komputerisasi tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN),” kata Ayub. “TKI yang berangkat ke Malaysia hanya 8 ribu orang,” tambahnya.

Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, TKI yang masuk ke Malaysia yang mengantongi izin kerja sebanyak 28 ribu orang. Sehingga, sekitar 20 ribu TKI di Malaysia yang belum terdaftar.

Masih kata Ayub, pemerintah semestinya mempermasalahkan TKI yang tidak prosedural bukan TKI prosedural. “Untuk itu, moratorium tifak kena sasaran,” ungkapnya

Wacana penetapan moratorium sempat mengemuka, semenjak adanya penganiayaan TKI hingga meninggal oleh majikannya beberapa waktu lalu.

Rencana penetapan moratorium itupun telah dipertimbangkan oleh berbagai kementerian.

Termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Pertimbangannya adalah demi menjamin perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia.

Ayub mengungkapkan, karena moratorium sifatnya hanya sementara.

Kemenlu semestinya dalam membuat tata kelola TKI melibatkan semua stakeholder. “Tapi, kalau menurut saya tak efektif,” tuturnya

Ayub berharap pengiriman TKI ke luar negeri sebagai sebuah peluang kerja, bukan keterpaksaan.

Jika pola pikir masyarakat menganggap bahwa penempatan TKI ke manca negara sebagai peluang kerja.

Maka mereka yang ditempatkan adalah TKI yang mampu dan kompeten. “Kalau sebagai keterpaksaan maka akan menjadi masalah,” terangnya

Ayub mencontohkan, Filipina yang menjadikan penempatan tenaga kerjanya ke luar negeri sebagai peluang pasar.

Dampaknya, tenaga kerja yang diberangkatkan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, mulai keterampilan, aspek hukum dan lainnya.

Mazlan Mansur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apjati Jawa Timur (Jatim) menjelaskan, untuk memfilter keterampilan, kemampuan TKI berada di BLK.

Para TKI setelah diberi pelatihan dan sertifikat, kompetensinya akan diuji lagi sesuai profesi dimana yang bersangkutan ditempatkan.

Masih kata Mazlan, jumlah TKI asal Jatim relatif besar sekitar 77 ribu orang. Dengan jumlahnya yang begitu besar. Mazlan berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam peningkatan kapasitas TKI. “Supaya bisa bersaing dan layak ditempat dinegara itu,” jelasnya

Mazlan menerangkan, beberapa daerah di Jatim menjadi penyumbang terbesar dalam pengiriman TKI ke luar negeri, seperti Blitar, Tulungagung serta juga Kediri.