Ambigu, Ciptakan Konflik

Wawas Some

Wawas Some

Surabaya – Ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya batas konservasi hutan mangrove kembali dipertanyakan. Wawan Some aktifis lingkungan menyampaikan, dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Surabaya sudah jelas diatur.

“Bahwa ketebalan hutan mangrove di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) diatur 130 dikali selisih pasang surut,” kata Wawan.

“Dan selisih pasang surut di surabaya sekitar 1,5 meter, berarti ketebalan hutan mangrove di surabaya minimal 200 meter,” tambahnya.

“Ini komitmen yang sudah dibuat oleh Pemkot, dan dalam hal ini Pemkot harus tegas,” paparnya.

Masih kata Wawan, mengenai batas yang berkelok-kelok adalah batas kawasan lindung. “Menurut saya itu adalah kepentingan para usaha, ada beberapa kawasan ang dikuasai oleh pengembang itu dibelokan,” terang Wawan.

“Seperti di wilayah gunung anyar terjadi konflik, sudah banyak orang yang menjual kapling tanah yang sebenarnya masuk dalam kawasan lindung,” bebernya.

“Ini akan menimbulkan konflik apabila Pemkot tidak jelas dan tegas, dewan sudah pernah meminta agar dipasang tanda dan batas,” ungkapnya.

Wawan mengungkapkan, karena lahan ini sudah ditetapkan sebagi kawasan lindung. Logikanya, Pemkot harus membeli tanah itu.

Perlu dietahui, sekitar 60 persen hingga 70 persen lahan yan ada pada kawasan tersebut merupakan bukan milik petani tambak, melainkan telah dikuasi oleh pengembang.