Aksi Demo Karyawan RSP Surabaya Masih Berlanjut

demoSurabaya – Hingga kemarin ternyata belum ada titik temu terkait tuntutannya, karyawan dari Rumah Sakit Premier (RSP) Surabaya, bahkan berlanjut pada aksi demo hingga tanggal 07/03/2014 mendatang.

Karyawan yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) 1992 RSP Surabaya menyodorkan 11 tuntutan. Kali ini tidak saja masalah gaji yang dipersoalkan, tapi masih banyak persoalan yang terjadi pada menajemen saat ini.

Tuntutan mereka adalah meminta manajemen melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Affinity Health Indonesia (AHI) selaku corporate RSP Suarabaya, pasal 15 dan pasal 38, berikan selisih Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2012 hingga tahun 2013 dan itu menjadi hak karyawan, laksanakan pasal 92 angka (1) Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Struktur dan Skala Upah pada tahun 2014 untuk karyawan.

Tuntutan lainnya, meminta penghapusan sistem kerja kontrak (outsourching), meminta penurunan Human Resourch Manager yang selama ini tak kooperatif dan menjadi penyebab hubungan kerja tidak kondusif, hapus intimidasi anggota SBSI 1992, hapuskan diskriminasi jabatan, transparansi pelaksanaan Employed Health Programe (EHP), berikan tunjangan profesi, hapus buruh kontrak serta hapus diskriminasi upah.

“Hal inilah yang selama ini terjadi di RSP Surabaya, seperti EHP, tak pernah ada kejelasan berapa yang sudah dipakai karyawan, tahu-tahu sudah habis, selanjutnya, saat EHP habis, karyawan harus bayar 100 persen untuk pengobatannya,” kata Tri Wibowo Pitono Ketua PK SBSI 1992 RSP Surabaya.

“Ini tidak pernah transparan, untuk intimidasi, saat demo, dilakukan karyawan dengan aksi nyata diluar kantor dan aksi menggunakan pita hitam bagi yang bekerja di kantor, nyatanya ada manajemen yang meminta pita hitam yang diikatkan di lengan kiri dilepas, jika tak dilepas akan ada sanksi, ini sudah intimidasi dan sudah masuk ranah pidana,” paparnya.

Karyawan berkeyakinan di dalam PKB PT AHI dari jilid I-III yang berlaku, tidak dilaksanakan atau hak karyawan tak diberikan. Ini disebabkan karena diduga HRD RSP Suarabaya sering membuat kebijakan terhadap pelaksanaan PKB PT AHI yang justru melenceng dari kesepakatan yang ada. Tri Wibowo juga menjelaskan jika sampai saat ini, pihak manajemen belum sepakat dengan tuntutan karyawan.

Pada aksi kali ini, karyawan lebih banyak membentang poster penentangan terhadap manajemen RSPS. Diantaranya bertuliskan, “RS Berstandar Internasional Gaji Lokal”, “Hapus Diskriminasi Gaji”, “Hapus Diskriminasi Jabatan” dan lainnya.