Akan Undang SKPD Terkait

kabelSurabaya – Peraturan Walikota (Perwali) nomor 49 tahun 2015 menjadi Perwali nomor 08 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaringan utilitas di Kota Surabaya ditengarai sarat muatan kepentingan.

Perwali nomor 49 tahun 2015 baru berlaku sekitar 6 bulan, tepatnya 3 hari menjelang Tri rismaharini (Risma) Walikota Surabaya mengakhiri masa tugasnya di tahun 2015.

Revisi yang terkesan tiba-tiba tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pemasangan kabel fiber optik, salah satu perusahaan telekomunikasi nasional.

Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menengarai, pemasangan kabel tersebut bermasalah, karena mengabaikan Perwali 49 tahun 2015.

“Pemasangan kabel ini bisa jadi tidak sesuai prosedur,” tambahnya.

Masih kata Syaifuddin, berdasarkan penelusuran pemasangan utilitas tersebut hanya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM) Surabaya.

Padahal, menurut Perwali pemasangan harus mendapatkan persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang tergabung dalam Tim KPJU Koordinasi Pembangunan Jaringan utilitas (KPJU).

Yang menguatkan terjadi pelanggaran dalam pemasangan utilitas mengacu pada kasus yang terjadi pada tanggal 13/03 lalu.

Saat itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya berhasil menangkap tangan pelanggaran pemasangan serat fiber optik di daerah Raya Tenggilis.

Hingga saat melakukan isnpeksi mendadak (sidak) anggota Komisi C pada tanggal29/03/2016. Utilitas tersebut masih terpasang .

Syaifudin menegaskan, akan mengklarifikasi persoalan pemasangan utilitas di kawasan Surabaya Selatan dan Komisi C akan memanggil beberapa SKPD terkait.