Akan Lakukan Gugatan Hukum

erickSurabaya – Menanggapi sambutan Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) dalam prosesi pelantikan Wisnu Sakti Buana (WS) sebagai Wakil Walikota (Wawali) Surabaya pada tanggal 24/01/2014 lalu.

Erick R Tahalale anggota Legislatif Surabaya yang masuk dalam daftar 15 anggota dewan yang kotra pada pelantikan Wawali angkat bicara.

“Kalau kami ini dianggap orang-orang yang tidak waras, sekarang kami balik bertanya, dalam kapasitas dan status apa WS bisa dilantik sebagai Wawali,” tanya Erick.

“Karena Surat keputusan (SK) Gubernur soal pengunduran dirinya belum diturunkan, sehingga statusnya masih Wakil Ketua (Waket) DPRD Surabaya, artinya belum menjadi orang sipil sepenuhnya, lantas sekarang siapa yang tidak waras,” protesnya.

“Saya tidak hadir karena menghormati dan menghargai Pak Karwo sebagi Gubernur, karena saya tidak ingin dalam proses pelantikan itu terjadi debat kusir yang bisa memalukan beliau, karena tindakan nekad Gubernur melantik WS sebagai Wawali itu memang telah menyalahi atauran administrasi sebagaimana seharusnya,” jelasnya.

“Ini memang persoalan politik, tetapi kesemuanya harus dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur, kenyataannya disini justru politik uang yang berjalan,” terangnya.

“Karena untuk persyaratan kelengkapan calon yang belum ditandatangani anggota Panitia Pemilih (Panlih) tiba-tiba muncul 2 nama yang bertanda tangan yakni Junaidi dan Sudarwati Rorong pada tanggal 30/10/2013, yang dilakukannnya diruang WS,” paparnya.

“Artinya hal itu dilakukan 4 bulan setelahnya, dan saya yakin hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak dibarengi dengan politik uang,” tuding Erick.

“Kita melihat perkembangannya, tetapi kami tetap menilai bahwa keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) dan pelantikan Wawali Surabaya telah menyalahi aturan dan prosedur, untuk itu kami akan mempertanyakannya, sekaligus menyiapkan gugutan hukumnya,” tandasnya.

adiMenanggapi hal ini, Adi Sutarwiyono anggota komisi C yang sekaligus mantan anggota panlih asal FPDIP mengatakan bahwa jika pihak yang kontra akan menempuh jalur hukum justru dinilai sebagai langkah yang di tunggu, karena diharapkan akan bisa terbuka semuanya.

“Menurut saya, jalan hukum itu lebih bermartabat ketimbang berkicau dan membuat gaduh diluar, karena dijalur hukum itu semua mempunyai ruang yang lebar untuk bertempur secara legal tentang dalil hukum, argumentasi,” kata Adi Sutarwiyono yang juga anggota Legislatif Surabaya.

“Serta fakta-fakta yang dianggap benar, dengan demikian semua akan menjadi terang, dan kemana kebenaran hukum akan berpihak,” terangnya.

“Posisi resmi WS telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua dewan dan juga anggota DPRD Surabaya, surat pengunduran diri telah diterima dan disahkan dalam rapat paripurna beberapa hari yang lalu,” paparnya.

“Itu proses administratif, yang tidak boleh menurut Undang-Undang (UU) dan aturan adalah jika seseorang menerima gaji ganda dan pendapatan resmi lain,” aku Adi.

“Serta fasilitas protokoler, dari 2 jabatan resmi sekaligus, saya pastikan, sejak pelantikan kemarin WS tidak menerima lagi fasilitas dan pendapatan sebagai anggota dan pimpinan DPRD Kota Surabaya, per 01/02/2014, ia tidak menerima gaji dan pendapatan dari jabatan ganda, melainkan hanya sebagai Wakil Walikota yang telah resmi dilantik,” pungkasnya.