Akan Kita Panggil Lagi

Dengar Pendapat Terkait Perusahaan Ilegal

Dengar Pendapat Terkait Perusahaan Ilegal

Surabaya – Dalam dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan Komisi C memberikan toleransi waktu selama 1 minggu untuk memyerahkan data 18 perusahaan yang tidak melengkapi perijinan diwilayah Mastrib.

“Dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Kaya (DPUCK), kita melihat dari segi bangunan,” kata Aly Murtadhok Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Bangunan DPUCK Surabaya pasca dengar pendapat.

“Dan mereka sudah beroperasi mungkin dari ijin Lingkungan Hidup (LH), tapi dari bangunan tetap serahkan ke mereka,” tambahnya.

“Mereka sudah kita panggil, ada yang datang, ada yang tidak datang, ada yang menyatakan sudah punya IMB, tapi ada yang tidak membawah lampirannya, lah, contohnya bagaimana apakah sesuai dengan yang dilapangan,” ungkapnya.

“Karena ada kemungkinan ada penambahan dan perubahan tata ruang yang ada disana, ini yang perlu kita periksa, sedangkan kami butuh gambar-gambar itu,” ulasnya.

“Nanti juga kami periksa di arsip kita sendiri, dan akan kita periksa satu persatu, apakah sudah dengan gambarnya atau tidak,” terangnya.

“Kalau tidak mau menyesuaikan itu pelanggaran, dan itu harus kita tindak, ada 9 perusahaan yang pro aktif, kita juga akan panggil lagi yang belum datang,” tegasnya.