Akan Bahas Rumusan Tunjangan

DPRDSurabaya – Pasca sidang paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Badan Pembrntukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya.

Tidak lama lagi akan dibentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai tunjungan transportasi.

Sugito anggota BPPD DPRD Surabaya mengatakan, nilai tunjangan transpirtasi tidak boleh keluar dari aturan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomer 18 tahun 2017 tentang transportasi.

‚ÄúSoal biaya pengganti mobil dinas (mobdin),” kata Sugito. “Semua sudah ada rumusnya,” tambahnya.

“Secara prinsip, tidak boleh lebih dari nilai tunjangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Prov Jatim),” ungkapnya.

Masih kata Sugito, jadi DPRD Kabupaten dan Kota harus dibawah DPRD Jatim.

Sugito menyampaikan, selanjutnya menjadi tugas Kepala Daerah (Kada) akan merumuskan nilainya berdasarkan hasil apresial.