Adanya Penyimpangan Proyek Pengadaan CCTV

cctvSurabaya – Jaringan fiber optic (FO) milik PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) di wilayah Surabaya yang kini dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diduga bermasalah.

Jaringan FO yang digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pemasangan fasilitas Closed Circuit Television (CCTV) mulai dicurigai oleh Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Memunculkan adanya permainan antara Pemkot Surabaya dan Telkom, ada sekitar 10 titik FO milik Pemkot raib ternyata telah dikuasai PT Telkom dengan cara membalut kabel berlabel PT Telkom demi peningkatan keuntungannya.

Dalam dengar pendapat di Komisi C, menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan proyek Sewa Jaringan Lokal Link CCTV 3 Mbps Tahun Anggaran (TA) 2014, dengan melanggar syarat yang ditetapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP),

“Untuk itu mereka kami undang untuk mencocokkan mana-mana saja titik FO milik Telkom maupun pemkot, tapi rupanya mereka tidak membawa dokumen-dokumen yang autentik, karena itu kalau terbukti ada penyimpangan akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim)” kata Simon Lekatompessy Wakil Ketua Komisi C.

Bahkan Irvan Wahyu Drajat selaku Kepala Bidang lalu Lintas (Kabid Lalin) Dishub Surabaya mendapat cercaan pertanyann dari Simon. “Pak Irvan, kami mendapat informasi dari media massa bahwa ada penyimpangan dan datanya akurat ini, sekarang saya mau tahu penjelasan Dishub soal ini, apa benar PT Telkom itu sudah dimenangkan dan dikondisikan lebih dulu sebelum pengumuman pemenang dilakukan,” tanya Simon.

Irvan mengatakan bahwa tidak ada skema Kerjasama Operasi (KSO) yang melibatkan PT Telkom dan Pemkot Surabaya. “Karena saat disurvei yang memiliki jaringan FO hanya PT Telkom,” tambahnya.

Saat ditanya soal jaringan FO yang selama ini dipakai untuk CCTV miliknya, Dishub Surabaya mengaku bahwa selama ini pihaknya hanya menyewa titik-titik fasilitas FO milik PT Telkomuntuk pemasangan fasilitas CCTV dalam bentuk KSO.

“Terhitung sejak tahun 2010 hingga 2013, Dishub punya 164 titik CCTV dan setiap tahun akan ditambah, dan untuk tahun 2014 Dishub akan menambah 8 titik, hanya saja belum dilelang,” papar Irvan.

Sementara itu, imbuh Irvan, untuk pengadaan barang dan Jasa yang nilainya diatas Rp (rupiah) 2,5 miliar mendapatkan fasilitas untuk melakukan KSO dalam klarifikasi dan klasifikasi di ULP.

“PT Telkom mengaku mempunyai titik serat optik sendiri, sehingga dalam pengerjaan 88 titik di zona timur yang nilainya Rp 4,2 miliar dan zona barat berjumlah 80 titik senilai Rp 4,6 miliar, PT Telkom tidak ber-KSO dengan Pemkot Surabaya,” ujarnya

Tri Broto perwakilan dari ULP mengaku tidak mengetahui soal pemasangan box dan panel yang dilakukan CV Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT Telkom dilapangan. Tetapi dirinya mengakui bahwa ULP mendapatkan dokumentasi foto dan keterangan banyak soal titik FO saat klarifikasi, sehingga tidak diperlukan KSO.

‚ÄúKarena kami juga memiliki data kalau pada tahun 2012, PT Telkom menyewa jaringan dari operator lain, yakni PT Moratelindo. Ini harus dijawab,” terang Deddy Parsetyo anggota Komisi C.

Hasil klarifikasi menguatkan adanya manipulasi data jaringan FO oleh PT Telekomunikasi Indonesia kepada Pemkot Surabaya agar bisa mengeruk keuntungan.