Ada Perlakukan Istimewa

Irvan Widyanto

Irvan Widyanto

Surabaya – Terkait penertiban toko modern yang tidak memiliki izin kembali dibahas di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Irvan Widyanto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya menyatakan, berdasarkan data terbaru yang dimilikinya ada perubahan data yang signifikan terkait jumlah minimarket.

Sebelumnya jumlah minimarket di Surabaya mencapai 667. Namun setelah memberikan stiker peringatan kedua jumlahnya berkurang menjadi 578 toko modern.

Dengan rincian, 182 minimarket telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sisanya yang mencapai 396 tidak memiliki izin gangguan (Hinder Ordinantie).

“Dalam melakukan penertiban, kita menjadikan proses administratif sebagai panglima, apa instruksi yang ada di dalam Peraturan Daerah (Perda) itulah yang kita jalankan,” terangnya.

Eri Cahyadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta karya dan tata ruang (DCKTR) Surabaya menyampaikan, dalam rencana penertiban toko modern penertiban ada dasar hukum yang digunakan.

Yaitu berupa Perda nomor 07 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Perda nomor 04 tahun 2010 tentang izin gangguan (HO). “Untuk penertiban sekarang kita pakai dasar HO jadi yang belum memiliki izin gangguan itu yang kita tertibkan,” paparnya.

Suasana dengar pendapat berubah panas ketika Akhmad Suyanto anggota Komisi C, meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak menerapkan standar ganda dalam melakukan penetiban.

Suyanto mencontohkan pemberian stiker kepada Alfamidi di Jalan Kartini yang tanpa didahului dengan Surat Peringatan (SP) 1 dan 2. Padahal untuk beberapa minimarket yang lain selalu diberikan sebelumnya.

“Saya minta penjelasan soal itu,” lantang Suyanto.

Irvan menjelaskan pemberikan stiker untuk Alfamidi di Jalan Kartini dilakukan pada tanggal 03/03/2015 lalu dilakukan setelah pihaknya menerima Bantuan Penertiban (Bantib) dari DCKTR.

“Waktu itu yang kita gunakan adalah Perda IMB,” jawabnya.

Suyanto kemudian mempertanyakan kebijakan Satpol PP yang tidak menerepkan kebijakan serupa bagi toko modern yang lain. Mestinya toko modern yang lain juga diperlakukan sama.

“Kalau semua pakai bantib berarti tidak perlu lagi SP I, II dan III, lalu kenapa lainnya tidak dibantib juga yang 396 itu,” sergahnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini semakin lantang ketika Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri memintahnya untuk diam.

Syaifudin meminta agar permasalahan soal Bantib dihentikan. Karena dalam forum dengar pendapat kali ini membahas soal toko modern secara keseluruhan.

“Jangan membela pemkot, rakyatlah yang harus kita bela, saya ini anggota anda, jadi saya pasti mendengarkan dan mentaati anda,” jawab Yanto.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar asisten II M. Taswin tidak dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Sebab yang perlau dijawab sekarang kenapa 396 minimarket yang lain tidak dibantib seperti Alfamidi di jalan Kartini.