Ada Perbedaan Sikap KPU

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Surabaya masih terus mempertanyakan konsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dalam memegang aspek administratif dari pada substanstif saat memverfikasi berkas pendaftaran pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada).

Adi Sutarwijono Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang (Bappilu DPC) PDIP Surabaya megatakan, ada perbedaan sikap KPU dalam proses penelitian berkas paslon (pasangan calon).

Adi memberikan contoh, jika penyebab gagalnya Dhimam Abror menjadi balon Wakil Walikota (Wawali). Salah satunya karena KPU menilai akibat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai AManat Nasional (DPP PAN) yang tidak identik antara hasil scan dengan yang asli. Meski keduanya berasal dari institusi yang sama.

Berdasar informasi yang didapat Adi, berkas Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang bersangkutan saat mendaftar sebagai Balon Wawali mendampingi Rasiyo meski masih menggunakan berkas lama.

Saat dirinya mendaftar sebagai Balon Walikota bersama Haris Purwoko. Tetapi ironisnya hal tersebut tidak dipersoalkan oleh KPU Surabaya.

Masih kata Adi, meminta agar KPU Surabaya buka semua mengenai keautentik seluruh berkas paslon. Tidak hanya itu, Adi juga mempertanyakan yang dipublikasikan hanya rekom DPP PAN dan surat Pajak yang dijadikan paslon Rasiyo dan Dhimam Abror tidak memenuhi syarat.