Ada Pelanggaran Pada Penangkapan

komnasJakarta – Tim Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyelidiki adanya pelanggaraan saat penangkapan Bambang Widjojanto Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri).

Nur Kholis merupakan komisioner Komnas HAM menyampaikan, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut dinilai menyalahi aturan.

Penangkapan terhadap Bambang Widjojanto tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. sala satu poin itu adalah tanpa didahului dengan surat panggilan.

Tidak hanya itu, aparat kepolisian telah menerapkan hukum secara tidak proporsional. Tepatnya pada pasal 242 junto 55 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditujukan pada pengcara sehingga terancam.

Di mana advokat disebut Komnas HAM dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi hak atas keadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Pada UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di pasal 17 pengacara dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi hak atas keadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.