Ada Konspirasi, Kasus Bimtek Dewan Surabaya Dihambat

Musyafak Rouf

Musyafak Rouf

Surabaya- Lemahnya dalam menguak kasus penyimpangan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menjadi tanda tanya besar.

Tidak berjalannya proses penyidikan terhadap penyimpangan dana Bimtek yang mencapai Rp (rupiah) 3,7 miliar disebabkan adanya pengganjalan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk kasus tersebut Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya siap memback-up dan mengawal Musyafak Rouf merupakan mantan dari Wakil Ketua (Waket) DPRD Surabaya dalam hal pengungkapan korupsi dana Bimtek.

Tidak berjalannya kasus Bimtek membuat Musyafak mendatangi kantor BKP Jawa Timur (Jatim). Padahal hal tersebut sudah dilaporkan serta ditangani oleh Kepolisian.

Kedatangan Musyafak ke BPK menanyakan keterangan Wajar Tanpa Kecuali (WTK). Sedangkan disatu sisi Whisnu Wardhana (WW) mantan Ketua DPRD Surabaya tengah dalam pemeriksaan untuk kasus yang sama.

“Memang betul saya mendatangi kantor BPK, tujuan saya adalah untuk menanyakan perihal laporan kasus saya yang di Kepolisian Resosr Kota Besar (Polrestabes) tentang Bimtek, karena sesuai petunjuk dari Polrestabes, bahwa surat dari Polrestabes sudah dikirim ke BPK,” tuturnya.

“Namun ternyata berdasarkan hasil dari BPK, surat dari Polrestabes tersebut ambivalen, ternyata surat dari Polrestabes tidak disertai dengan bukti-bukti dan data-data sehingga otomatis BPK tidak bisa melakukan audit,” tambahnya.

“Untuk itu saya akan mendatangi Polrestabes guna mengklarifikasi dan menanyakan hal itu, saya heran dengan sikap polisi yang seperti itu, namun belakangan bukti dan data itu ditarik lagi oleh pihak kepolisian,” herannya.

“Kita siap memback-up dan mengawal kasus itu, kita ingin kasus itu diungkap dengan benar, sebab dulu sudah ada niat pengungkapan kasus itu, namun terhenti, semoga dengan bukti baru yang dibawa Musyafak, bisa mengungkap kasus itu dengan tuntas,” jawab Mochammad Asrori Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Surabaya

Perlu diketahui, kasus dana penyimpangan Bimtek tersebut. Tidak hanya melibatkan 1 orang saya yaitu WW. Namun juga melibatkan banyak anggota legislatif Surabaya.

Bahkan beberapa staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Sekretariat DPRD Surabaya juga mengetahui aliran dana tersebut sejak lama.