Ada Beban Yang Memberatan

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Perbengkelan menegaskan tidak akan mensahkan Peraturan Daerah (Perda) yang justru menyulitkan masyarakat.

“Ada sejumlah klausul Raperda yang sebenarnya paling inti masih menjadi ganjalan pembahasan, salah satunya terkait perizinan, yang kalau dipaksakan justru akan mempersulit pengusaha mikro bidang perbengkelan,” kata Reny Astuti Ketua Pansus Raperda Perbengkelan.

“Tapi kita tetap bakal siap membahas sampai tuntas masalah ini,” tambahnya.

Reny menambahkan, klausul perizinan ini, berupa kewajiban pengusaha perbengkelan untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI) untuk membuka usaha.

Dalam persyaratannya, IUI ini mewajibkan adanya izin gangguan (HO), perubahan izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Persyaratan IUI ini yang menurut Pansus berpotensi sangat menyulitkan dunia usaha perbengkelan yang sebagian besar justru penguisaha mikro.

Dalam data usaha perbengkelan yang diserahkan Disperindagin kepada Pansus, lanjut Reny, ada sekitar 300 unit usaha yang 70 persennya merupakan pengusaha mikro.

Sejumlah usulan sudah saling dibicarakan antara Pansus dengan tim Pemerintah Kota (Pemkot), tetapi sampai saat ini belum mendapat titik temu. “Tim Pemkot masih akan berkonsultasi dengan Sekretaris (Sek) Kota terkait putusan ini,” ungkapnya.

Reny mengungkapkan, usulan yang menjadi pembicaraan. Adalah penghapusan kewajiban IUI pada bengkel mikro dan digantikan dengan surat jaminan pengelolaan lingkungan. Sementara Pemkot mengusulkan tenggat 2 tahun untuk pengurusan IUI bengkel mikro.

“Kalaupun ditenggat 2 tahun sekalipun, kami kira masih sangat menyulitkan, karena siapa bisa jamin pra syarat IUI yang sedemikian banyak itu bisa diselesaikan bengkel kecil,” tukasnya.