3,6 Miliar Mengalir Ke BPJS

komisi dSurabaya – Dalam pembahasan mengenai keakurasian data antara Bina Program Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Pembahasan tersebut rupanya disertai dengan pengusiran terhadap para wartawan yang akan melakukan peliputan.

Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, ada tidak sama antara data peserta BPJS tenaga kontrak yang direkrut lewat proses pengadaan barang dan jasa.

“Dari 18 ribu orang, sebagian belum menerima kartu BPJS,” kata Agustin.

Masih kata Agustin, sebanyak 17.800 peserta BPJS tersebut. Sekitar 14 ribu berada di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan sisanya adalah tenaga pengajar.

“Mereka rata-rata bekerja naik motor, jadi rentan bahaya, Jika sampai sekarang belum terima kartunya kan disayangkan,” tuturnya.

“Anggaran itu ada nomenkelaturnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya,“ pungkasnya.

Perlu diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membayar dana ke BPJS sebesar Rp (rupiah) 17 ribu setiap orang.

Sebanyak 18 ribu tenaga kerja kontrak yang saat ini bekerja dan ada di Pemkot Surabaya.

Bila dikalkulasi, maka Pemkot mengeluarkan dana yang berasal dari APBD sebesar Rp 3,6 Miliar.