Proyek “Bodong” PU Jalan Di Kawasan Taman Nasional

Pembangunan SPAM, yang berada didalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu  di desa wuasa kecamatan Lore Utara diduga melawan aturan karena belum mengantongi ijin dari Menteri kehutanan 

Proyek tak berijin dikawasan Taman Nasional Lore Lindu (Foto:HERU)

Proyek tak berijin dikawasan Taman Nasional Lore Lindu (Foto:HERU)

Napu, Portal Nasional – Sebuah Proyek yang bersumber dari dana pemerintah dalam penganggarannya haruslah telah melewati berbagai proses sebelum Proyek tersebut dikerjakan,legalitas dan proses perijinan dari berbagai fihak terkait pekerjaan itu hendaklah rampung sebelum dana yang bersumber dari keringat rakyat berbentuk pajak ini digelontorkan.

Akan tetapi Hal ini tidak terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sulawesi tengah yang membawahi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu-Poso,sebuah paket yang dikemas dalam sebuah proyek air bersih yakni pembangunan instalasi Air bersih serta pengelolaan air baku dengan dana Puluhan milyar dikerjakan tanpa dilengkapi prosedur ijin yang komplit,bahkan akibat proyek tersebut pengelola Taman Nasional Lore Lindu merasa kecolongan karena Dinas PU Ciptakarya dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III melakukan aktifitas dalam kawasan Taman Nasional.

Adalah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan proyek pemanfatan air baku di kecamatan Lore utara yang dikerjakan tahun 2013 yang lokasi pembangunan saluran Intake dan SPLnya masuk dalam kawasan Taman Nasional,tidak tanggung tanggung pihak pelaksana proyek milyaran ini mempergunakan Alat berat dalam mengangkut material kelokasi yang berjarak hampir 7 KM masuk Zona batas dalam kawasan Taman Nasional lore lindu. Anehnya pekerjaan diduga kuat menabrak aturan ini dibiarkan saja oleh pengelola Balai Besar Taman Nasional Lore lindu,padahal pihak pengelola yakni Balai besar wilayah III TNLL tau persis pekerjaan tersebut belum memenuhi perijinan yang sesuai aturan.

Kabid Wilayah III Taman Nasional lore Lindu Ir.Yusak.M saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab balai wilayah sungai Sulawesi III dan dinas PU Cipta Karya ini belum mempunyai ijin rekomendasi dari instansi terkait yakni menteri Kehutanan dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai instansi tehnis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Hutan Konservasi ini,hal ini dikuatkan dengan Kabid.Tehnis TNLL Ir.Ahmad Yani saat ditemui dikantornya yang mengatakan bahwa pihak PU Cipta Karya dan BWSS wil III saat ini baru mengajukan permohonan ijin pengelolaan potensi air untuk kebutuhan air bersih di daerah Lore utara ke tingkat kementrian,bahkan menurut beliau Gubernur sulawesi tengah sudah dua kali mengirimkan surat ke Menteri kehutanan untuk proses perijinan Sistem Pengelolaan Air Minum di Napu ini.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu-Poso

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu-Poso

Hal tersebut jelas mengindikasikan dugaan dinas PU Cipta karya dan Balai Wilayah Sungai sulawesi III terkesan menabrak aturan,pihak balaipun merasa dilecehkan dengan tidak berkoordinasinya pemilik anggaran proyek dan pelaksana dalam melakukan aktivitas di kawasan Taman Nasional Lore lindu,apalagi dengan melakukan penebangan Pohon dan mempergunakan Alat Berat didalam Kawasan Taman Nasional tanpa ijin alias Bodong jelas meremukkan semangat pelestarian hutan yang menjadi urat nadi dan nafas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.”kami betul betul kecolongan,ini merupakan pembelajaran yang mahal buat kami agar kedepan semua fihak yang mempunyai kepentingan diwilayah hutan konservasi TNLL dapat berkoordinasi se dini mungkin,walau ada kebijakan pemerintah tetapi harusnya melalui prosedur perijinan yang sesuai koridor agar tidak saling berbenturan,proyek tersebut juga sempat kami hentikan pelaksanaannya sambil menunggu rekomendasi ijinnya ditanda tangani menteri kehutanan”Papar Kabid.Tehnis Balai Besar TNLL kepada media ini.

Dalam pantauan dilapangan,proyek yang diduga menabrak aturan ini sudah hampir rampung,sementara perijinannya belum jelas,penyimpangan ini seharusnya tidak terjadi jika masing masing instansi terkait saling berkoordinasi dan memahami aturan yang telah diundangkan. Sampai berita ini naik cetak Pihak Dinas Cipta Karya maupun Balai wilayah sungai sulawesi III saat mau dikonfirmasi sulit ditemui dengan berbagai alasan,demikian pula halnya pihak Kontraktor pelaksana proyek puluhan Milyaran ini yang kabarnya orang dekat petinggi disulteng berinisial MT sulit dihubungi baik dikantornya maupun lewat telepon genggamnya. ##SES/HR##