3 miliar Data Tidak Jelas

maskinSurabaya – Legislator surabaya kembali mempertanyakan tingkat validasi data masyarakat miskin (maskin) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas-KB) Surabaya.

“Legislatif tidak pernah diberi data perkembangan angka kemiskinan di kota Surabaya,” kata Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Berapa jumlah masyarakat miskin dan bagaimana perkembangannya apakah naik atau turun, padahal data ini menurut Pemkot dipergunakan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ataupun usulan beras masyarakat miskin (raskin),” tambahnya.

“Kalau datanya valid, semua bisa tercover, ini yang minta bantuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang beridentitas surabaya, malah tidak terdaftar di Jamkesmas atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditanggung oleh pemerintah,” terangnya.

‚ÄúData maskin milik Pemkot mestinya juga menjadi salah satu acuan yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk raskin, tapi dengan adanya laporan tidak meratannya raskin, bagaimana data maskin itu yang dibuat bisa dipertanyakan,” tanyanya.

Masih kata Junaedi, dengan anggaran sebesar Rp (rupiah) 3 miliar untuk pendataan maskin. Seharusnya validitas angka kemiskinan surabaya bisa dipertanggungjawabkan.

“Setiap kali legislatif meminta data kemiskinan tidak pernah ditindaklanjuti positif oleh Pemkot dalam hal ini Bapemas-KB sebagai pelaksana,” paparnya.

“Jadi apakah data kemiskinan itu valid atau tidak, sampai saat ini tidak ada yang tahu kecuali Pemkot,” jelasnya.

Junaidi menyampaikan, dengan disampaikannya data kemiskinan kepada steke holder, maka bisa dilakukan check and ricek di lapangan.