Diminta Jalankan Hak Angket

AH Thony

AH Thony

Surabaya – Permasalahan perizinan Stasiun Pengisihan Bahan Umum (SPBU) milik BP-AKR yang ada di pusat kota, membuat kalangan legislatif bereaksi.

Bahkan Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dihentikan aktifitasnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi A DPRD Surabaya tidak diindahkan oleh BP-AKR, hal itu yang membuat naik pitam.

Bahkan AH Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya angkat bicara, hasil rekomendasi Komisi A DPRD Surabaya harus ditindaklanjuti. “Kalau tidak, maka kinerja dewan akan dipertanyakan,” kata Thony.

Masih kata Thony, seharusnya pengelola SPBU harus mematuhi. “Ketika itu diputuskan untuk berhenti, kok masih tetap jalan, ada apa ini,” tanyanya.

Diabaikannya rekomendasi Komisi A DPRD Surabaya, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang melindungi pengusaha dan tidak menghiraukan putusan dewan.

“Kalau kemudian rekom Komisi A itu didasarkan regulasi yang jelas dan pada pertimbangan yang logis, kami berharap pihak-pihak dibalik ketidapatuhan itu untuk mengaca diri,” tuturnya.

Thony menyampaikan, agar Komisi A jangan berdiam diri dan mengusut tuntas mengenai persoalan perizinan SPBU BP-AKR yang ada di pusat kota. Jika ditemukan adanya pelanggaran, apalagi ada mafia perizinan.

Thony meminta komisi A untuk menjalankan salah satu haknya, yakni hak angket. “Biar marwah dewan itu nampak,” ungkapnya. “Ini dorongan kita sebagai pimpinan dewan untuk, mengangkat marwah dewan,” pungkas Thony.