Pemkot Masih Gantung Surat Ijo

DPTBSurabaya – Permasalahan tentang kejelasan seputar surat ijo yang dipegang oleh masyarakat masih saja buram.

Perwakilan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya guna menyelesaikannya.

Saat dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) DPRD Surabaya.¬†“Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melepas tanah eks gementee,” kata¬†M Farid pembina P2TSIS.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melepas hak pengelolaan ke warga, Jakarta dan Bandung

juga melakukannya,” tambahnya. “Kami berharap Pemkot Surabaya juga melepas sebelum Wali Kota
lengser,” terangnya.

Masih kata M Farid, masyarakat sangat berat harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi surat ijo yang sangat mahal.

M Farid menyampaikan, selain itu, tanah surat ijo yang dipakai usaha diharuskan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengolahan Lahan (HPL) dan itu biayanya sangat mahal karena
ada retribusi dan juga dibebani dengan dana partisipasi.

Imam Safi’i anggota Komisi A mengatakan,¬†jika memang tanah surat ijo itu ada yang bukan milik
Pemkot Surabaya. Mengapa warga diminta membayar semua.

“Bagainana pertanggungjawaban Pemkot di akhirat nanti,” tanyanya. “Makanya, saya mendukung verifilkasi aset Pemkot,” tegasnya.

Sedangkan Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Dinas Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) Surabaya mengungkapkan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2014. Mekanisme pelepasan surat ijo tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya.

Pertiwi Ayu Krisnha Ketua Komisi A setuju akan hal tersebut. Bahkan Ayu mendorong agar Pemkot Surabaya untuk segera memverifikasi aset-asetnya.