PKS Minta Pemerintah Masukan Resolusi Jihad

pksSurabaya –¬†Sigit Sosiantomo anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia¬†(DPR RI) saat mengunjungi¬†Museum 10 Nopember dan bertepatan dengan Hari Santri.

Sigit meminta supaya pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad yang ada di Surabaya. Tepatnya tanggal 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari selaku Ketua¬†Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) kala itu, ke dalam catatan resmi sejarah nasional Indonesia.

“Dalam diorama di museum ini kita lihat ada missing link, ada catatan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang belum tercantum,” kata Sigit.

“Yakni munculnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari dalam rangka memobilisasi rakyat Surabaya dan sekitarnya untuk melawan pasukan Belanda yang membonceng Inggris,” tambahnya.

“Jadi kita tidak bisa hanya memperingati Hari Pahlawan tanpa memperingati kontribusi Santri dalam kemerdekaan yang demikian besar,” tuturnya.

Dalam kunjungannya ke musium 10 November, Sigit didampingi oleh fungsionaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur (Jatim). Bahkan juga turut hadir Reni Astuti yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Waket DPRD) Surabaya.

Kemudian Akhmad Suyanto Ketua F-PKS DPRD Surabaya, Aning Rahmawati Waket Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) DPRD Surabaya dan Ibnu Shobir Waket Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Surabaya.

Bahkan¬†Sigit meminta supaya pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad yang ada di Surabaya. Tepatnya tanggal 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari selaku Ketua¬†Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) kala itu, ke dalam catatan resmi sejarah nasional Indonesia.