Dewan Emosi Terkait BPJS

Kms dSurabaya – Dengar pendapat di Komisi D bidang Kesejahteran Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tidak transparannya yang disampaikan oleh perwakilan BPJS Kesehatan, membuat Herlina Harsono Nyoto anggota Komisi D sangat marah.

“Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tanggal 10 April 2019,” kata Herlina. “Ada 799.540 jiwa, yang artinya hampir 800 jiwa masyarakat Kota Surabaya dikategorikan berpenghasilan rendah,” tambahnya.

“Ini otomatis sangat berbeda jauh dengan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya, yang jumlahnya hanya 140 ribu,” ungkapnya.

Masih kataHerlina, hal ini bukan perkara jumlah dari hasil survei BPS. Hal ini akan semakin tidak percayanya masyarakat akan data yang ada nantinya.

“Sebenarnya bukan pada masalah banyak atau sedikitnya data,” tuturnya. “Saya berpendapat, bahwa ketika masyarakat berpenghsilan rendah disampaikan sebanyak 800 ribu, maka ini adalah hal yang tidak membuat gembira, baik untuk Pemerintah Kota (Pemkot) maupun DPRD,” terangnya.

“Coba bayangkan, ketika 3 juta masyarakat Kota Surabaya ternyata 30 persen diantaranya itu masyarakat yang tidak mampu,” urainya. “Sementara ini, saya sendiri cukup sangsi dengan data yang disajikan Dinas Sosial (Dinsos) dalam hal ini,” akunya.

Emosi Herlina semakin memuncak ketika banyak masyarakat yang diberhentikan layanan BPJ. Namun hal tersebut dikarenakan tidak singkronnya data BPS dan Pemkot Surabaya.

“Ketika saya mengkaitkan dengan data penonaktifan BPJS, saya kemudian tidak bisa 100 persen menyalahkan langkah BPJS dalam hal ini,” tuturnya.

“Karena Pemkot sendiri tidak punya data yang valid tentang yang mana mereka harus ditanggung sebagai BPJS,” pungkasnya.