Dewan Pers Salahi Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999

images (26)Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

Surat Edaran yang dikeluarkan Dewan Pers ke lembaga Inspektorat pemerintah provinsi jawa timur untuk menghentikan kerjasama publikasi positif antara institusi pemerintah dengan media jika benar ada merupakan tindakan melawan undang undang pers.

Inspektorat yang merupakan lembaga pengawas pemanfaatan anggaran telah melakukan intervensi dan menakut nakuti lembaga pemerintah jika melakukan kerjasama dengan media yang belum terverifikasi ataupun terdaftar di dewan pers akan dianggap menggelapkan anggaran.

Menurut sumber yang dipercaya, penghentian kerjasama publikasi kinerja positif dengan pers terpaksa dilakukan bila pers tersebut belum terdaftar dan terverifikasi di dewan pers.

“Kami terpaksa menghentikan karena inspektorat menganggap kami melakukan penyimpangan anggaran jika nama media tersebut tidak terdaftar di dewan pers,” kata sumber yang bisa dipercaya.

Dewan pers tidak mampu melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Justru sebaliknya dewan pers menghambat kemerdekaan pers positif. Dewan pers tidak mampu melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, melainkan mencoba membunuh pers kecil secara pelan pelan dengan cara halus.

Pemerintah pusat seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan pers karena kebijakan yang dikeluarkan tidak mengarah pada keharmonisan melainkan perpecahan atau mungkin dewan pers sebagai pendamping pemerintah sengaja membenturkan pemerintah dengan pers yang dianggapnya sebagai pers kecil agar sisi negatif kinerja lembaga pemerintah selalu disorot dan dipublikasikan karena tidak adanya kerjasama positif tersebut.

Namun jika ini “sekedar rencana” pihak inspektorat untuk tidak membagi jatah publikasi ke pers kecil, Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur harus bertindak tegas karena selama ini jawa timur kondusif tidak terlepas adanya hubungan harmonis antara pemerintah dengan pers termasuk dengan pers kecil./*