Adanya Potensi Gratifikasi Dalam Hibah

surat ijoSurabaya – Lahan yang akan dihibahkan pada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat reaksi.

M Mufti Mubarak Ketua Pusat Kajian Tanah (Pukat) Surabaya yang juga salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, hibah yang diberikan oleh Pemkot Surabaya patut dipertanyakan.

“Hibah ini melanggar,” kata Mufti. “Karena diberikan tanpa adanya persetujuan dari anggota dewan,” tambahnya.

Masih kata Mufti, hibah yang diberikan sangat dipaksakan, bersamaan dengan menjelang akan berakhirnya masa jabatan pemegang kebijakan di Surabaya.

“Tampaknya ini masuk gratifikasi karena diberikan jelang berakhirnya masa jabatan,” ungkapnya.

Ketika disinggung tentang gratifikasi tersebut dapat diproses oleh komisi antirasuah.¬†“Ini peluang KPK, dan Ibu Risma yang harus bertanggung jawab,” terangnya.

Mufti menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2014 dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 pada pasal 331 ayat 2, pasal 335 ayat 1 dan ayat 2 huruf o.

Dimana substansi dari pasal-pasal yang tertera. Hibah dilakukan setelah adanya persetujuan DPRD kecuali jika diperuntukkan bagi kepentingan umum.