Khofifah Harus Tata Kebijakan Birokrasi Untuk Mempersempit Gerakan Yang Mengarah Tindakan Korupsi

KhofifahJawa Timur, portal nasional – Kebijakan pengendalian yang dilakukan beberapa instansi pemerintah di pemerintahan provinsi jawa timur harus bisa dan segera dilakukan oleh Khofifah Indarparawansa selaku Gubernur Jawa Timur, sebab jika tidak pejabat baru yang tidak menguasai permasalahan yang berkembang dimasyarakat dan memberi “ruang” untuk ber korupsi di jajaran bawahannya akan lebih bebas melenggang karena tidak ada yang mengamati dan mengawasi kinerja yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Di periode ke 2 Soekarwo, sebagai Gubernur Jawa Timur, pengamanan super ketat bagi awak media yang getol menyoroti penyimpangan anggaran dan kebijakan instansi terkait, ditanam hingga sekarang. Sistim 1 pintu hanya berfungsi untuk media yang dianggap sebagai “rekanan” dan yang juga dianggap “bisa” diajak “minum kopi” untuk tidak mengkritik kinerja miring pejabat di instansi tersebut.

Sebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, setelah pengamanan (penghalangan) terhadap media pro aktif menyoroti kinerja miring pejabatnya dianggap berhasil, kinerja “miring” yang dilakukan sekolah tingkat atas pun seperti pungutan liar yang mengatasnamakan peningkatan dunia pendidikan baik untuk sumber daya manusia atau untuk mutu pendidikan sepertinya sudah tidak terkontrol lagi.

Kepala sekolah atau pihak sekolah khususnya dan utamanya sekolah negeri seolah mendapat angin segar untuk melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan siswa atau wali murid. Apalagi jika petinggi sekolah tersebut ada hubungan erat dengan pihak Dinas Provinsi Jawa Timur. Bisa dipastikan yang dilakukan pihak sekolah 100% aman.

Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kebijakan yang menyimpang yang mengarah pada dugaan kerjasama tindak pidana korupsi, pungutan liar yang dan yang lainnya, tetap berjalan aman dan seperti teroganisir.

Dari beberapa sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Khofifah tidak akan berani membuka aturan keterbukaan bagi masyarakat umum untuk menerima aduan dan pengaduan apalagi untuk koreksi kebijakan yang terjadi di masyarakat “bawah”, hal ini karena Khofifah masih baru.

“Kebanyakan pejabat baru akan mengatakan ‘akan dipelajari dulu’ dan soal dipelajari atau tidak, kita semua tidak akan pernah tau,” jelas sumber./*