PLN Perusahaan Monopoli Bentukan Pemerintah Pakai Sistem Ala Penjajah

PlnJawa Timur, portal nasional – Keberadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan perusahaan monopoli bentukan pemerintah sekarang sudah menjadi perusahaan sistem penjajah.

Pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran 2 bulan (25 hari) akan dilakukan pemutusan. Tendensi perusahaan monopoli dilegalkan oleh PLN untuk bisa dilakukan rekanan PLN terkait penagihan.

PLN lupa bahwa masyarakat melakukan pemasangan baru mengeluarkan biaya pemasangan. Dan peraturan awal keterlambatan 3 bulan (90 hari) pelanggan tidak melakukan pembayaran, baru bisa diputus sambungannya.

Jika PLN mengalami kerugian diduga bisa dipastikan ada permainan pemenangan lelang sebagai rekanan PLN. Dan PT pemenang lelang akan melakukan segala cara untuk bisa mendapat keuntungan sebagai rekanan PLN.

Aparat penegak hukum seharusnya menelusuri sistem lelang yang dilakukan PLN dan mengapa PLN mencari rekan kerja sebagai pelaksana pekerjaan. Sebab, segala yang berurusan langsung dengan masyarakat umum selayaknya dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah bukan dilimpahkan ke debcollector yang notabene akan membebankan masyarakat terkait harga listrik.