Tidak Permasalahkan Perwali Dimasukkan

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Setelah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam sidang Paripurna di lantai 3 gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) di dalam Perda, biasanya tidak tertuang,” kata Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya.

“Dan tidak diatur di dalam Perda maupun pasal,” tambahnya. “Oleh karena itu, di dalam Perda KTR, kita di pasal 16 penentuan penutup, paling lambat maksimal 6 bulan,” urainya.

Masih kata Junaedi, karena kita belajar evaluasi dari Perwali di Perda Perpakiran dimana Perwalinya keluar lebih dari 8 bulan.

“Seyogianya, kewajiban dari Wali Kota dikeluarkan selaku juklak juklis, dan bisa di implementasika oleh Dinas Kesehatan (Dinkes),” terangnya.

Ketika disinggung tentang lambatnya Wali Kota Surabaya mengeluarkan Perwali. “Kita sebagai anggota dewan hanya bisa memberikan masukkan ke Pemkot, karena itu sudah terbuang di dalam Perdagangan KTR,” jelasnya.

Junaedi mengungkapkan, dengan dimasukkan Perwali ke dalam Perda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memberikan apresiasi.

“Dari hasil konsultasi, tidak permasalahkan Perwali dimasukkan ke dalam Perda” pungkasnya.