Mana Yang Tidak Ada Kapitalisme

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Penerapan pajak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya mendapat penolakan dari pedagang juga legislatif.

Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menjelaskan terlebih dahulu, potensi pihaknya berapa,” kata Adi. “Apakah secara ekonomis itu memberikan daya tambah yang luar biasa pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.

“Kalau itu tidak, maka aspek kontroversi sama nilai ekonomi menjadi tidak imbang, lebih besar kontroversinya, sebab ini menyangkut masyarakat kecil,” ungkapnya.

“Yang kedua, aspek legalitasnya harus diperhatikan, kami sering mendiskusikan itu pada Pemkot, banyak unit-unit ekonomi yang dipungut biaya, tapi aspek legalitasnya tidak muncul,” ungkapnya.

Ketika disinggung, bahwa mereka merupakan kalangan pedagang informal. “Bisa ditranformasikan ke sektor formal,” terangnya.

Masih kata Adi, mereka harus diajarin tentang ekonomi yang modern tentang pajak dan sebagainya. “Maksudnya, ada intervensi kebijakan yang nyata, yang komplit, yang membuat mereka bisa kuat, tumbuh dan terlindungi,” tuturnya.

“Tapi kalau aspek proteksi dan kebijakan tidak ada, sementara mereka hidup dengan kemampuan sendiri, bahkan misalnya mereka di obrak kesan sini dan dipungut pajak, hal itu menjadi tidak adil,” jelasnya.

Saat disinggung kebijakan Pemkot menerapkan sistem kapitalisme. “Ekonomi sakarang mana yang tidak ada kapitalisme,” pungkasnya.