Impor Bawang Putih Timbulkan Moral Hazard

Enny Sri Hartati

Enny Sri Hartati

Surabaya РBadan Urusan Logistik (Bulog) diberi tugas untuk impor bawang putih yang bertujuan untuk menstabilkan harga, dianggap tidak akan efektif.

Pemberian diskresi kepada Bulog justru berpotensi menimbulkan moral hazard. Dimana kebijakan ini menafikan keberpihakan terhadap petani bawang putih.

Enny Sri Hartati Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, permasalahan bawang putih sudah menjadi masalah klasik yang tidak berujung karena persoalan data.

Pemerintah harusnya mengetahui jika setiap tahunnya ada permasalahan kekurangan stok. Keputusan impor sudah dilakukan sebelum harga barang merangkak naik.

‚ÄúPercuma kalau sekarang,” kata Enny. “Kalau memang mau ada penugasan, ya, harusnya sudah dari beberapa bulan yang lalu,” tambahnya. “Impor bawang putih ini prosesnya tidak cuma seminggu atau 2 minggu impornya,‚ÄĚ ucapnya.

Enny mempertanyakan keputusan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor. Jika memang penugasan maka seharusnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena memang bertujuan sebagai buffer (safety) stock.

Pada akhirnya, penugasan impor kepada Bulog sifatnya juga mengarah komersialisasi. Potensi terjadinya moral hazard pun bisa semakin besar terjadi.

‚ÄúNanti ujung-ujungnya Bulog kasih penugasannya ke importir lain,” ungkapnya. “Sama seperti kasus penugasan daging. Ujung-ujungnya bukan Bulog yang ngimpor,‚ÄĚ terangnya.

Igor Dirgantara Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya menyarankan, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memuluskan izin impor penugasan Bulog.

Khawatirnya, kebijakan itu berdampak pada pencalonan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Masih kata Igor, permintaaan impor itu bisa membuat elektabilitas Jokowi Pilpres stagnan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Belakangan banyak kebijakan yang tidak sesuai tupoksi, salah satunya, penunjukan impor bawang putih ini,” tuturnya.

Igor khawatir, penunjukan Bulog sebagai importi bawang putih akan dimanfaatkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon Pres dan Wapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandiaga), sebagai isu yang menguntungkan.

“Bisa saja, setelah impor dibuka, lawan dari petahana akan menggaungkan anti impor lagi,” terangnya.

Hendri Satrio pengamat politik mempunyai pandangan yang berbeda, dia menilai langkah pemerintah memerintahkan Bulog untuk impor 100 ribu ton bawang putih adalah untuk menjaga kestabilan harga.

Namun, izin impor ini disisi lain mencederai janji politik mengedepankan pertanian lokal

Hendri mengakui, impor ini memang akan berdampak negatif terutama bagi petani bawang putih yang tidak lama menikmati tingginya harga bawang.

Hendri mengatakan, impor bawang sebenarnya secara tujuan ekonomi tidak masalah. Namun karena tidak diantisipasi dari awal, sehingga dibutuhkan impor bawang dalam jumlah yang banyak.

‚ÄúHarusnya sebelum impor, itu ada koordinasi antar menteri, Bulog dengan Kemendag dan Kementan,” tuturnya.

“Jangan sampai nanti ketika impor masuk, petani malah panen, terus juga nanti, kalau misalnya Jokowi kepilih lagi, harga tinggi lagi atau tidak,‚ÄĚ pungkasnya.